SERANG – Meski Satuan Tugas Penindakan Tambang Ilegal (Satgas PETI) sudah melakukan penyegelan di tiga blok penambangan emas ilegal di Desa Cidoyong, Desa Cijulang, dan Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, namun penyebab banjir bandang dan longsor hingga kini, belum terdeteksi.
Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Amiluddin Roemtaat mengatakan setelah melakukan penelusuran lokasi tambang emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak, tidak ada tanda-tanda bekas longsor di area penambangan emas.
“Saya belum temukan (longsor di lokasi tambang), tapi karena ada informasi dari pak Siswoyo (Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 1 Lebak TNGHS Siswoyo) kita akan cek lagi ke lapangan dan titik koordinatnya dimana. Kalau di wilayah kita, akan kita akui (penyebab longsor dan banjir bandang),” katanya usai menggelar rapat tertutup sejumlah stakeholder di Mapolda Banten, Senin (14/1).
Roemtaat mengungkapkan dengan adanya informasi tersebut, Satgas PETI rencananya akan kembali mengecek lokasi penambangan emas ilegal yang diduga mengalami longsor tersebut. Pihaknya juga akan dibantu oleh alat canggih dari Mabes Polri.
“Kita hanya mengecek wilayah-wilayah penambangan liar dan sudah kita cek. Rupanya ada satu lagi spot ada longsoran, katanya masuk wilayah Lebak. Saya tidak mau pakai drone saya pengen cek lokasi dan titik koordinat. Kita pakai alat mabes Polri jadi bisa ketauan titik koordinatnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Roemtaat menambahkan dalam melaksanakan operasi untuk mencari penyebab longsor dan banjir bandang di Cipanas dan Lebakgedong, Pemerintah Provinsi Banten dianggap lamban. Seharusnya, Provinsi Banten harus lebih berperan aktif dari pada Polda Banten dan TNI.
“Makanya saya minta kepada kepala dinas segera sampaikan, sebetulnya perintah Presiden itu secara perjenjang kepada Gubernur cuma didroping sama Pangdam dan Kapolda Banten,” tegasnya.(anwar/teguh)
