Pilar Banten

Pemprov Evaluasi Fasilitas 21 RS di Banten

Pemprov Evaluasi Fasilitas 21 RS di Banten

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan evaluasi terhadap 21 Rumah Sakit (RS) yang mendapat rekomendasi penurunan type dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Evaluasi tersebut berupa pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang di RS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Mukhtabar mengatakan, moment ini menjadi bahan koreksi bagi Pemprov untuk berbenah diri.
“Pembenahan ini mengacu pada data before and after. Sebelum ada rekomendasi bagaimana, untuk kemudian sama-sama mengoreksi dan membenahi,” ujarnya.
Meskipun jumlah RS yang mendapat catatan banyak, namun Mukhtabar meyakini, setelah ada evaluasi ini pihak Kemenkes akan mengembalikan type RS seperti semula.
“Kami sih optimis,” tegasnya.
Dalam masa sanggah kemarin, seluruh RS melakukan input data ulang. Selanjutnya data yang telah dilengkapi oleh rumah sakit tersebut akan dikomunikasikan kembali ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelum diumumkan kembali.
Hasil dari data-data kebaharuan yang telah dilengkapi oleh rumah sakit, nantinya akan diumumkan pada 26 Agustus 2019 mendatang.
Dalam keaempatan yang sama, direktur RSUP DR. Sitanala, Tangerang Ali Mukhtar, mengatakan dengan adanya reviewe ini Pemprov Banten menginginkan seluruh RS di Banten meningkatan dan melakukan layanan yang terbaik terhadap masyarakat.
“Penyatuan suara ini yang akan kami bawa ke Kemenkes dalam upaya mengembalikan type yang semula,” katanya.
RSUP Dr. Sitanala sendiri sebelumnya mendapat predikat A+ kategori RS Khusus penanganan Katarak, dan sekarang sedang mempersiapkan untuk menjadi RS umum.
Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan RI merekomedasikan agar 21 RS di Provinsi Banten untuk turun kelas atau tipe. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan riviu layanan BPJS Kesehatan yang berdampak pada penyesuaian tipe rumah sakit. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, bupati tertanggal 15 Juli 2019.
Pemprov Banten mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan penurunan tipe atau kelas 21 rumah (RS) di Banten karena kebijakan tersebut dianggap kontraproduktif dengan program yang dijalankan pemerintah daerah. (Al/Teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *