Pilar Banten

Massa Aksi Kecewa Gubernur Banten tak Temui Para Nelayan

Massa Aksi Kecewa Gubernur Banten tak Temui Para Nelayan

Serang – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Bahari (Amuk Bahari) Banten mengaku sangat kecewa karena Gubernur Banten, Wahidin Halim, tidak menemui mereka. Padahal, mereka hanya ingin menagih janjin WH ketika kampanye dulu yang ingin mensejahterakan para nelayan.
“Keinginan kami tidak muluk-muluk. Tidak banyak seperti para korporasi-korporasi yang bapak lindungi. Keinginan kami hanya para nelayan sejahtera, lewat pembatalan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), ungkap April Perlindungan, kordinator aksi, Senin (5/8/2019).
Dalam aksinya April berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mendengar aspirasi dan jeritan masyarakat kecil dan para nelayan. Meskipun ini merupakan amanat undang-undang, kami berharap Pemprov Banten kembali mengkaji ulang dampak yang akan terjadi jika Raperda ini disahkan.
“Sebagai masyarakat kecil, Raperda ini jelas sangat merugikan kami. Oleh karena itu kami berharap, pak Gubernur tidak hanya kepentingan korporasi saja yang dianulir,” ujarnya.
Dalam keaempatan yang sama, ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, dirinya akan selalu bersama masyarakat untuk menolak Raperda ini. Karena menurut analisanya, isi Raperda ini akan berdampak besar bagi keberlangaungan hidup para nelayan kecil yang hidup di pesisir pantai.
“Saya akan mengajak teman-teman saya di DPRD untuk bersama-sama menolak Raperda ini. Karena setiap Perda yang dirancang DPRD itu sejatinya untuk kebaikan masyarakat,” ungkap Fitron saat menemui para demonstran.
Hal senada juga dikatakan Ketua Pansus Raperda RZWP3K Thoni Fathoni Mukson. Toni mengaku masih mengkaji dan akan mendengar masukan-masukan dari masyarakat, untuk selanjutnya kemudian membahasnya dengan Bappeda.
“Kemudinan kita juga akan berkonsultasi dengan Kemendagri dan KKP,” katanya.
Supaya tidak ada polemik, lanjut Toni, dirinya akan melakukan penyesuaian draf Raperda yang memicu polemik serta akan melakukan penyesuaian sekaligus peninjauan ke lapangan.
“Terkait penetapan zonasi tambang berada di wilayah Kabupaten Serang, yaitu di Tirtayasa dan Puloampel dalam draf Raperda, kami akan melakukan penyesuaian kembali. Itu dilakukan karena sebelumnya DPRD sudah menetapkan juga kawasan perikanan tradisional di Kabupaten Serang,” ungkapnya.
Prinsipnya, lanjut Thoni, Raperda Zonasi untuk melindungi masyarakat termasuk nelayan. Saran dan masukan dari semua pihak akan diakomodasi oleh pansus. “Kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk kawasan perikanan, pariwisata, dan konservasi. Jadi, raperda yang sedang dibahas pansus perlu mendapatkan banyak masukan,” paparnya. 
Sementara itu Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendesak agar Pansus segera menyelesaikan kajiannya terkait Raperda RZWP3K. Terlebih masa baktinya di DPRD akan segera habis. Asep meminta Raperda ini bisa selesai bulan ini, sehingga kemudian bisa langsung diimplementasikan. “Tentunya dengan berbagai pertimbangan serta masukan baik kritik maupun saran,” katanya.
Karena, lanjut Asep, Raperda ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa aturan yang jelas, pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terjadi konflik.
“Prinsipnya Raperda ini untuk melindungi masyarakat. Insya Allah sebelum masa bakti kami berakhir, raperda ini sudah disahkan menjadi perda baru di Banten,” ungkapnya. (Rey/Teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *