Pilar Banten

Lebak Menjadi Kawasan Komoditas Unggulan Pajale

Lebak Menjadi Kawasan Komoditas Unggulan Pajale

Lebak – Pemerintah Kabupaten Lebak serius kembangkan komoditas unggulan, mengingat cukup besarnya peluang dan potensi yang masih dapat dikembangkan pada sektor Pertanian. Sektor pertanian di Lebak dapat didayagunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan perekonomian daerah.

Hal itu dikatakan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pada acara gerakan panen raya padi sawah dan percepatan tanam padi untuk musim tanam 2019 didesa Cipedang Kecamatan Wanasalam, Lebak Banten (02/04/2019).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.472 tahun 2018, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai kawasan komoditas unggulan Pajale (Padi, Jagung dan Kedelei), cabai, manggis, kelapa, kerbau dan durian.

“Upaya pengembangan komoditas unggulan daerah akan menjadi perhatian serius kita bersama, selain itu pariwisata, ketahanan pangan juga akan diperkuat,” katanya.

Menurut Bupati bahwa peningkatan produksi tanaman pangan kususnya padi harus tetap ditingkatkan setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, hal itu karena kebutuhan beras terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.

“Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang merupakan pemasok beras terbesar untuk kebutuhan masyarakat Banten, juga karena Lebak telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kabupaten yang ditunjuk untuk pemenuhan kebutuhan beras Jabodetabek oleh Kementrian Pertanian,” ujarnya.

Setiap tahun Kabupaten Lebak dapat meningkatkan luas panen rata-rata sebesar 6,65% selama 5 tahun terakhir, dari 94.747 hektar luas panen atau 553.220 ton pada tahun 2014 meningkat menjadi 122.339 hektar atau 735.540 ton pada tahun 2018, sehingga produksi padi sawah rata-rata 7,50% setiap tahunnya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi petani pada saat panen raya adalah masalah harga, karena biasanya harga gabah atau beras pada saat panen jatuh dibawah harga pembelian pemerintah (HPP), sehingga petani akan menjual kepada para tengkulak karena lemahnya posisi tawar petani tambahnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan pengendalain pasokan dan harga beras, dengan meluncurkan Program Sergap (Serapan Gabah Petani), yaitu satu program khusus untuk memastikan petani tidak dirugikan dan konsumen bisa mendapatkan beras dengan harga wajar.

Adapun harga gabah ditingkat petani diatur HPP, yaitu dilevel Rp4.200/Kg Gabah Kering Pungut (GKP), atau Rp7.300 – 8.030/Kg beras, adapun pelaksana program ini adalah Bulog, KTNA, TNI, BRI dan para penyuluh pertanian.

“Kita akan bentuk BUMD guna menghindari praktek ijonisasi, yang nantinya akan membeli padi dari petani,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M.Tauchid mengatakan mendukung upaya Pemkab Lebak, untuk membentuk korporasi padi dan pengembangan sarana dan prasarana seperti, jalan usaha tani, pembangunan jaringan pengairan, penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Dengan adanya peningkatan produksi padi, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani juga akan meningkat,” ujarnya. (Anwar/teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *