Pilar Banten

KASN : Rencana Rotasi Pejabat Eselon II Langgar Undang-undang

KASN : Rencana Rotasi Pejabat Eselon II Langgar Undang-undang

Serang – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak akan memberikan rekomendasi putusan jika nama-nama yang diusulkan Gubernur Banten untuk dirotasi melanggar aturan undang-undang ASN.
Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014, KASN diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi putusan rotasi atau mutasi jabatan ASN, namun di dalam undang-undang itu juga diatur mekanisme dan syarat-syarat dilakukannya rotasi atau mutasi.
“Jadi intinya jika ada aturan yang dilanggar, kami tidak akan memberikan rekomendasi putusan,” kata komisioner KASN Irham Dilmy saat dihubungi Jumat malam (20/9/2019).
Salah satu syarat rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau setara eselon II yang tertuang dalam undang-undang itu ada di pasal 116 yakni sekurang-kurangnya sudah menduduki jabatan sebelumnya selama dua tahun, kecuali atas izin Presiden.
Berdasarkan surat rotasi usulan Gubernur Banten yang tersebar ke publik muncul nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabrani yang baru dilantik pada bulan September tahun lalu. Tabrani sendiri sebelumnya merupakan bawahan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat masih menduduki jabatan Walikota Tangerang. Tabrani pernah duduk diposisi Kepala dinas pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang.
Tabrani rencananya akan ditukar posisi dengan Engkos Kosasih Samanhudi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.
Pihak KASN sendiri mengaku hingga kini belum mendapatkan surat usulan rotasi dari Gubernur Banten, “kami belum nerima surat usulan rotasi atau mutasi dari Gubernur,” katanya.
Irham juga mengaku heran dokumen rahasia itu bisa bocor ke publik, sehingga kemudian menjadi polemik karena ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur Banten.
Hal serupa juga dikatakan Komisioner KASN bidang pengaduan Made Swandi. Hingga kini dirinya mengaku belum mengetahui adanya usulan rotasi dan mutasi di lingkingan Pemprov Banten.
“Kalau ada JPT Pratama menjabat belum genap dua tahun tapi sudah diusulkan rotasi atau mutasi, itu jelas melanggar hukum,” katanya.
Terpisah, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Muhammad Ridwan saat dihubungi mengatakan hal yang sama. Ridwan menghimbau agar Kepala daerah setempat tidak melakukan rotasi atau mutasi kepada aparatur di bawahnya yang belum genap dua tahun menjabat.
“Itu jelas tidak diperbolehkan. Melanggar aturan,” ucapnya.
Menanggapi ramainya surat tukar posisi yang diusulkan Gubernur Banten ke KASN, ketua Maha Bidik Indonesia Ojat Sudrajat mengatakan, jika surat usulan itu sesuai dengan peraturan yang ada dan seleksinya terbuka, tidak akan menjadi polemik di mata publik. Dirinya juga mengaku wajar jika WH geram dengan bocornya surat usulan tersebut, karena ‘misi rahasia’ ini akhirnya diketahui banyak orang.
“Diduga ada misi rahasia yang akhirnya terbuka ke publik. Ada misi coba-coba serta siapa tahu yang juga gagal,” katanya, Sabtu (21/9/2019).
Jika dalam rencana rotasi ini, lanjut Ojat, ada unsur KKN seperti pada proses tukar posisi sebelumnya, maka ada pelanggaran Undang-undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Gubernur Banten. Dalam Pasal 22 menyebutkan, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *