KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) meyakini Bank Banten akan kembali sehat dan keluar dari statusnya sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).
Selain itu, PSPT juga meyakini tidak akan terjadi rush money di Bank Banten, karena harga sahamnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelumnya.
“Ngapain takut terjadi rush, orang bank-nya juga udah sehat ko!” Tegas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) di Gedung Nagara, Senin (4/1/2021).
WH mengaku banyak keuntungan yang akan didapat investor ketika bank ini sudah dalam kondisi sehat. Saat ini saja di Bursa Efek Indonesia (BEI) harga saham Bank Banten nilainya sudah lebih dari 100/lembar. Kalau dulu beli 50 perak atau 18 perak, itu sudah untung. Jadi ngapain mau dijual.
“Pemprov juga nggak mau jual. Kita juga akan nambah lagi kalau sudah untung gitu! Ya, kita lihat pada tanggal 7 Januari besok, kalau stabil nilainya 120 rupiah, berarti sudah ada nilai tambah, nggak rugi buat pemerintah juga. Bahkan kita bisa mengembalikan dana yang selama ini digunakan oleh Bank Banten,” jelas WH.
WH menambahkan, untuk menyehatkan Bank Banten secara menyeluruh dibutuhkan tiga hal langkah yang akan Pemprov lakukan, pertama permasalahan permodalan, kedua likuiditas dan ketiga manajemen.
“Segala upaya itu sudah Pemprov lakukan, seperti penambahan modal dari konversi Kasda serta right issue yang sedang dilakukan,” ujarnya.
Permasalahan likuiditas juga, lanjutnya, sedang dicarikan tambahannya, setelah Sinarmas sudah bersedia untuk membantu permodalan likuiditas sebesar Rp600 miliar yang dijanjikan, namun baru Rp200 miliar yang masuk. Sementara investor dari Bangkok Bank berencana memberikan dananya sebesar Rp1 triliun.
“Adapun terkait kredit macet sebesar Rp1,6 triliun, kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar bisa ikut turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya.
Diakui WH, permasalahan manajemen juga akan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan restrukturisasi, sehingga proses penyehatan yang dilakukan Pemprov bisa paripurna dan menyeluruh.
“Untuk proses penyehatan secara menyeluruh, restrukturisasi itu pasti ada dan akan kita lakukan itu. Bukan berarti ada yang ditendang, karena itu kesannya kami yang menendang. Tapi ini lebih kepada perbaikan menejemen,” tutupnya.
Di samping hal itu, WH juga tidak mau terburu-buru memindahkan kembali RKUD Pemprov Banten ke Bank Banten sebelum bank ini benar-benar sudah dikatakan sehat oleh OJK.
“Kita lihat dulu status dari OJK terhadap Bank Banten, apakah bank ini audah sehat apa belum. Info terakhir OJK merekomendasikan kepada BRI agar ada tim asistensi manajemen atau tekhnical manajemen yang ditugaskan untuk menelusuri, mencatat, merekam dan melihat apakah bank ini sudah layak dinyatakan sehat atau tidak, kita tunggu sampai tanggal 9 Januari nanti,” ucapnya.
Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa dalam siaran persnya mengungkapkan, pihaknya mendapatkan dukungan dari WH selaku PSPT dalam penyehatan bank.
“Menanggapi pemberitaan terkait dengan pernyataan Pak Gubernur (WH), dapat kami sampaikan bahwa saat ini Bank Banten mendapatkan dukungan likuiditas dari beberapa institusi perbankan. Sebagaimana perbankan pada umumnya, dukungan penempatan dana dalam bentuk interbank call money atau instrumen keuangan lainnya oleh institusi perbankan merupakan salah satu komponen dalam bauran pendanaan bank. Demikian pula Bank Banten, dan tentunya hal tersebut akan membantu ketahanan likuiditas bank,” jelas Fahmi.
Dengan adanya komitmen penuh tersebut lanjut Fahami, mendapatkan tanggapan sangat baik dari publik.
“Pak Gubernur, khususnya dengan partisipasi Pemprov Banten dalam PUT VI, tentunya hal tersebut berdampak signifikan terhadap ketahanan institusi Perseroan serta direspon positif oleh segenap nasabah dan mitra kerja Perseroan,” pungkasnya. (Al/Red)
