Gubernur Banten Andra Soni Hadiri Rapat Penanganan dan Pengurangan Risiko Banjir Kemenko PMK

oleh
oleh

Pilarbanten.com – Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan dan Pengurangan Risiko Banjir Jangka Pendek dan Jangka Menengah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jl Merdeka Barat No. 5 Jakarta, Kamis (27/3/205). Rapat yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga itu juga membahas potensi bencana yang bisa terjadi.

 

“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun rapat kali ini melibatkan Bappenas, semua kementerian terkait penanganan bencana banjir jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.” ungkap Andra Soni.

Baca Juga:  Gubernur Banten Andra Soni : Peningkatan Kualitas SDM Butuh Dukungan Lembaga Pendidikan

 

“Penanganan harus terintegrasi di hulu, di tengah, dan di hilir,” tambahnya.

 

Diungkapkan, dalam rapat juga dibahas perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek menyangkut situasi cuaca dan potensi bencana

 

Dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pihaknya mengundang rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas penanganan bencana banjir dan kekeringan di Jabodetabek.

Baca Juga:  Dikunjungi Komjen Fadil Imran, Bupati Ratu Zakiyah Minta Motivasi untuk Santri Ponpes Bai Mahdi

 

“Beberapa saat lalu terjadi banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, dan sekitarnya. Kalau hal ini ditangani biasa-biasa, kami khawatir akan terjadi yang lebih besar di waktu yang akan datang,” jelasnya.

“Kami membahas penanganan yang lebih sinergis, penanganan yang lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir,” tambah Pratikno.

 

Baca Juga:  Pj Gubernur Al Muktabar: Postur Perubahan APBD 2024 Sesuai Kemampuan Keuangan Pemerintah

Dikatakan, forum menyepakati untuk dibentuk tim yang diketuai Wamen PU dengan anggota eselon 1 di masing-masing kementerian/ lembaga termasuk dari daerah yang dihadiri oleh Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten. Bertugas merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. (Js)