Serang, – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah dan Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten menggelar aksi damai menuntut kejelasan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2021 yang sudah mereka ajukan.
Aksi damai itu diikuti oleh ratusan kepala sekolah swasta dengan cara melakukan doa bersama atau istiqosah di masjid raya Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, (17/1/2022).
Ketua FK2SMKS Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan mengatakan, aksi yang dilakukannya ini tidak ada muatan politis atau atas inisiatif dorongan dari pihak manapun.
Sebab aksinya ini timbul dari hati nurani masing-masing yang ingin meminta kejelasan terkait pencairan bantuan Bosda yang proses administrasinya sudah selesai dilakukan.
“Kita hanya meminta kejelasan saja, karena semua prosedur sudah kita tempuh sampai pada pembuatan SK pencairan,” ucapnya.
Dikatakan Ali, berdasarkan hasil audiensi dengan Kepala Dindikbud Provinsi Banten beberapa saat yang lalu, pihak Dindikbud akan berupaya mencairkan anggaran itu di anggaran perubahan ini.
“Kami sangat menyambut baik usaha itu, tapi kami juga akan terus melakukan pengawasan agar apa yang diusahakan itu benar-benar terealisasi,” jelasnya.
Dikatakan Ali, dampak dari bekum turunnya bantuan itu bagi sekolah swasta sangat besar sekali. Terlebih bagi merek yang sedang melakukan pembangunan.
“Mereka kadang ngutang dulu untuk menutupi biaya pembangunannya, karena ada cadangan dana yang sudah terlihat akan cair. Tapi kalau seperti ini jadinya, merek pasti akan repot,” jelasnya.
Dijelaskan Ali, untuk besaran dana Bosda yang diterima memang dalam kurun beberapa tahun terakhir terjadi penurunan, dari yang semula Rp500 ribu per siswa kini menjadi Rp250 ribu per siswa.
Namun jika besaran itu dikalihkan dengan jumlah siswa SMK dan SMA swasta di Banten yang jumlahnya bisa mencapai 150 ribu, itu anggaran yang terkumpul bisa mencapai Rp37,5 miliar untuk bantuan bosda 2021 yang bersumber dari dana Hibah.
“Katanya ada mekanisme administrasi yang tidak ditempuh, karena adanya Pergub Banten nomor 10 tahun 2019 tentang mekanisme pemberian hibah yang harus secara online. Tapi nyatanya pada tahun 2020 dana itu juga bisa dicairkan, tidak ada masalah,” jelasnya. (loet)
