Pilar Banten

Dinilai Tumpang Tindih, Sekda Akan Evaluasi Program Jamsosratu

Dinilai Tumpang Tindih, Sekda Akan Evaluasi Program Jamsosratu

Serang – Sejak awal bergulir pada tahun 2013, program Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) selalu mengalami peningkatan angka penerima bantuan warga miskin, padahal salah satu tujuan digulirkannya program ini untuk mengurangi angka kemiskinan.
Pada tahun 2019 ini Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp87 miliar untuk Jamsosratu. Anggaran tersebut akan dibagi kepada 50 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan masing-masing mendapat Rp1.750.000, yang dibagi kedalam dua termin pencairan.
Selain pemberian bantuan, setiap RTS juga akan mendapat pendampingan. Tujuan pendampingan ini supaya bantuan yang diberikan diperuntukan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan Jamsosratu, yakni untuk pendidikan, kesehatan dan modal usaha.
Sekda Banten Almukhtabar mengaku akan mengevaluasi asas manfaat dari bantuan Jamsosratu ini. Sejak pertama kali digulirkan, apakah masyarakat miskin benar-benar terbantu atau malah keasyikan menerima bantuan, sehingga kesannya Pemprov memanjakan mereka.
“Evaluasi demi kebaikan itu yang diamanahkan kepada saya,” katanya, Jumat (18/010/2019).
Sekda mengaku ingin memperkuat apa-apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) berkenaan dengan program Jamsosratu ini. Semua program kita ingin selalu melihat before and after-nya. Sebelum ada kegiatan ini bagaimana, dan hasilnya seperti apa.
“Apa yang telah dilakukan apakah sudah berdampak terhadap penekanan jumlah angka pengangguran di Banten, jika sudah berarti sudah segaris lurus dengan tujuan Jamsosratu. Akan tetapi jika angka pengangguran masih tinggi, maka harus kita evaluasi asas kemanfaatannya,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 mencapai angka tertinggi secara nasional sebesar 8,52 persen, yang kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Barat 8,17 persen, Maluku 7,27 persen, Kepulauan Riau 7,12 persen dan Sulawesi Utara 6,86 persen. Angka rata-rata nasional TPT sendiri sebesar 5,34 persen.
Mukhtabar sendiri menyangkal jika dirinya tidak setuju dengan adanya program Jamsosratu. Menurutnya, banyak program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hampir sama dan saling tumpah tindih sasarannya, namun masing-masing mendapat penganggaran yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan program-progman tersebut, dirinya menginginkan sinkronisasi dengan cara mengevaluasi setiap program yang dinilai mempunyai fungsi dan sasaran yang tumpang tindih.
“Pemprov menganggarkan bantuan pendidikan gratis baik lewat program wajib belajar 12 tahun maupun lewat bantuan BOS dan BOSDA. Begitu pula dalam hal penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemprov sudah menganggarkan berobat gratis bagi masyarakat Banten. Nah, peran bantuan Jamsosratu guna penunjang pendidikan dan kesehatan itu bagaimana ketika kedua bidang tersebut sudah dicover dalam kebijakan lain. Itu salah satu poin yang akan menjadi bahan evaluasi kami, mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu dekat,” katanya.
Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk BOS dan BOSDA di APBD 2020 sebesar Rp981,19 triliun di luar rencana pemberian beasiswa oleh Pemprov untuk siswa SMA/SMK sebesar Rp400 juta. Sedangkan untuk anggaran kesehatan, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 miliar pada APBD 2020. (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *