Pilar Banten

Diduga Menerima Aliran Dana Korupsi Wawan, Tatu Bisa Terjerat Pasal TPPU

Diduga Menerima Aliran Dana Korupsi Wawan, Tatu Bisa Terjerat Pasal TPPU

Serang – Bola panas aliran dana hasil korupsi yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terus bergulir. Sejumlah kerabat yang dengan sadar menerima uang hasil korupsi, cepat atau lambat akan merasakan duduk di kursi pesakitan persidangan, karena Wawan terjerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Seperti penyebutan nama Bupati Serang Tatu Chasanah yang juga kakak kandung dari Wawan yang diduga menerima aliran uang haram tersebut. Keterlibatan Tatu terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Kamis (13/10/2019) lalu menyebutkan ada aliran dana yang mengalir ke Tatu Chasanah pada tahun 2010. Tatu disebut menerima uang sebesar Rp4.540.108.000 miliar untuk biaya kampanye, karena pada saat itu dirinya maju sebagai calon Wakil Bupati Serang periode 2010-2015.
Pakar hukum pidana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIP) Setia Budi Rangkasbitung Kafurta Sutarga mengatakan, tindak pidana yang dilakukan oleh Wawan adalah tindak pidana awal, yang kemudian hasil korupsinya digunakan atau disumbangkan untuk membantu biaya Pilkada kakaknya, Tatu Chasanah dan istrinya, Airin Rachmi Diany yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan dan dikenakan sebagai TPPU.
“Dalam perkara TPPU ini, kita harus lihat dulu pembuktiannya apakah para kerabat yang menerima itu mengetahui sumbangan yang diberikan oleh Wawan itu adalah hasil korupsi,” katanya, Sabtu (9/11/2019)
Jika mereka mengetahui hal itu, maka bisa dikenakan pidana TPPU pasal 5 ayat 1 UU PPTPPU nomor 8 tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menerima dan menguasai, pemuatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kejahatan atau dalam hal ini adalah korupsi, dapat dikenakan penjara paling lam 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.
“Semua yang menerima dan atau menguasai sumbangan dari hasil korupsi untuk biaya Pilkada dapat dikenakan tindak pidana TPPU, termasuk Tatu,” ujarnya.
Tatu kerap lebih memilih menghindar atau diam ketika ditanya terkait masalah ini. Diamnya Tatu tersebut menurut Kafurta langkah dalam memproteksi diri seakan ia tidak tahu yang terjadi atau dianggap sebagai penerima pasif. Kalau penerima pasif, tidak bisa dikenakan tindak pidana TPPU.
“Kalau Tatu sampai salah jawab dan diduga dia mengetahui saja, dia langsung kena tindak pidana TPPU,” katanya. (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *