Pilar Banten
  • July 12, 2020
  • Last Update Jul 9, 2020 12:40 pm
  • Indonesia
Dewan Soroti Kualitas Pendidikan di Banten

Dewan Soroti Kualitas Pendidikan di Banten

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Komisi V DPRD Banten memanggil Sekda Banten Almukhtabar dan juga Plt Kadis Dindikbud Provinsi Banten Muhammad Yusuf. Kedua pejabat tersebut dipanggil berkenaan dengan kwalitas pendidikan di Banten sangat memprihatikan.

Anggota komisi V DPRD Banten Iip Makmur mengatakan, permasalahan pendidikan menjadi sangat serius karena kini kwalitas pendidikan kita jauh dari yang diharapkan. Terlebih mayoritas penyumbang pengangguran di Banten berasal dari lulusan SMK yang tak mampu bersaing dengan tuntutan dunia kerja.

“Oleh karena itu kami meminta Dindikbud Banten bisa segera melakukan kerjasama yang jelas dengan industri seperti pabrik sepatu dan alas kaki,” katanya, Kamis (5/12/2019).

Politisi PKS ini juga menambahkan, dirinya mendorong Dindikbud agar mampu menempatkan setiap jurusan di SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya, sehingga setiap lulusannya akan mampu mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, tidak melulu ke dunia industri. Iip mencontohkan, di Bayah, Lebak misalnya yang terdapat pabrik semen. Dengan adanya pabrik semen di sana, sebaiknya para pengajar di SMK di sana mempersiapkan tenaga keahlian untuk menunjang kebutuhan tenaga di pabrik.

“Jangan sampai para pekerja di sana mayoritas berasal dari luar daerah,” ujarnya.

Selain industri semen, potensi pertanian di Lebak juga sangat besar. Sangat cocok bila dikembangkan oleh para lulusan SMK. Namun mainset di masyarakat  pertanian itu identik dengan nyangkul dan garap sawah. Padahal banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan di industri pertanian.

“Lulusan SMK pertanian itu bukan untuk menjadi buruh. Tapi membuat lapangan pekerjaan. Bagaimana lulusan SMK ini mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk yang layak jual di pasar modern dengan kemasan yang menarik, jelasnya.

SMK pariwisata juga akan dikembangkan, mengingat di era modern ini pariwisata sudah menjadi kebutuhan sekunder masyarakat, bahkan bisa menjadi barometer kesejahteraan seseorang. “Kalau belum pernah berwisata ke luar kota dianggap belum sejahtera,” katanya.

Terakhir, Iip menyoroti masalah perbedaan bantuan antara sekolah negeri dan swasta yang dianggapnya tidak adil. Oleh karena itu dirinya mendoeong menyamaratakan bantuan kepada sekolah swasta seperti sekolah negeri. Selama ini bantuan kepada sekolah swasta hanya sekian persennya saja bila dibandingkan dengan sekolah negeri, padahal tanggungjawab dan peran sekolah swasta sama dengan sekolah negeri. “Bahkan swasta bisa lebih survaif dari pada sekolah negeri,” tutupnya. (Rey/Al)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: