Pilar Banten

Dewan Pertanyakan Alokasi Penyertaan Modal Bank Banten 175 M yang Tidak Masuk Raperda APBD 2020

Dewan Pertanyakan Alokasi Penyertaan Modal Bank Banten 175 M yang Tidak Masuk Raperda APBD 2020

Serang – Gubernur Banten Wahid Halim (WH) memasukkan alokasi penyertaan modal kepada Bank Banten dalam APBD 2020 sebesar 175 miliar. Padahal, sebelumnya WH mengakui kalau usulan tersebut tidak masuk dalam kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020. Bahkan usulan alokasi dana tersebut tidak masuk dalam Raperda APBD 2020 yang diusulkan Gubernur Banten.
Usulan sebesar itu tentu berdampak selain pada struktur RAPBD, juga pada anggaran kegiatan SKPD. “Bahkan kami menilai penambahan modal pada Bank Banten ini tidak masuk dalam tujuh prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Gubernur Banten. Kondisi Bank Banten sendiri kini masih sakit, sementara investasi yang digelontorkan Pemprov Banten sudah sangat banyak,” ungkap Dede Rohana Putra, dari fraksi PAN saat menyampaikan pemandangan fraksi dalam rapat Paripurna pembahasan Raperda APBD Banten 2020 di gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (10/10/2019).
Selain itu, Rohana fraksi PAN juga menyoroti terhadap target pendapatan tahun 2020 yang diusulkan Gubernur Banten sebesar Rp12,428 triliun. Target ini realistis, namun harus berdasarkan perhitungan yang matang dengan indikator yang jelas pula. Sehingga tidak terulang lagi kejadian pada tahun 2019, dimana target pendapatan pajak daerah mengalami penurunan mencapai Rp200 miliar.
Total pendapatan tahun 2019 sebesar Rp10,36 triliun sedangkan target pada tahun 2020 sebesar Rp12,42 triliun, naik sekitar Rp2 triliun. Ini sebuah target peningkatan yang pantastis dan luar biasa jika benar adanya.
“Kami juga menemukan ketidakkonsistenan jumlah peningkatan pendapatan dalam sambutan Gubernur Banten dalam rapat penyampaian usulan APBD 2020 Agustus lalu. Dalam sambutannya Gubernur Banten mengatakan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp12,42 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,93 triliun dan dana perimbangan sebesar 4,49 triliun serta pendapatan lain-lainnya sebesar Rp6,20 miliar.
Namun di lain hal juga Gubernur mengatakan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,04 persen atau sebesar Rp596,66 miliar dari pendapatan tahun 2019 sebesar Rp10,36 triliun.
“Sedianya jika pendapatan 2019 Rp10,36 triliun dan target pendapatan 2020 Rp12,42 triliun, maka peningkatannya sebesar 20 persen atau Rp2 triliun lebih,” katanya.
Sementara itu fraksi Demokrat, Heri Handoko menilai APBD merupakan instrumen pembangunan daerah yang harus dilakukan secara transparan dan terarah. Disparitas antara wilayah Banten Selatan dengan Utara sampai saat ini masih terjadi, baik dilihat dari sisi makro maupun mikro. Oleh karena kami memberikan catatan kepada Gubernur Banten dalam hal realisasi APBD 2020 ini harus sampai kepada masyarakat luas.
“Kesenjangan jangan sampai terjadi lagi. Penguatan dan pemerataan ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Banten tidak memberikan tanggapan apapun kepada wartawan terkait berbagai catatan DPRD Banten tersebut dan langsung pergi menuju Pandeglang. (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *