SERANG, PILARBANTEN.COM – Bisa kah kita bicara soal demokrasi tanpa menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)? Jawabannya jelas: tidak bisa. Demokrasi yang tidak menempatkan HAM sebagai dasar hanyalah sekadar formalitas—indah di luar, rapuh di dalam.
Sering kali demokrasi dipahami sebatas prosedur: pemilu, suara terbanyak, dan pergantian pemimpin. Padahal, demokrasi sejati lebih dari sekadar mekanisme. Demokrasi adalah soal nilai: kebebasan berbicara, kesetaraan hak, dan perlindungan bagi semua warga negara. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi panggung kosong.
Bayangkan, apa artinya kita punya hak memilih jika suara kritis dibungkam? Apa gunanya mayoritas berkuasa jika minoritas terus diabaikan? Demokrasi tanpa HAM justru bisa melahirkan tirani mayoritas, di mana yang kuat semakin berkuasa dan yang lemah semakin terpinggirkan.
Di sinilah pentingnya HAM. Ia adalah fondasi yang menahan agar demokrasi tidak tergelincir ke dalam penyalahgunaan kekuasaan. HAM menjamin setiap orang—apapun latar belakangnya—memiliki ruang yang sama untuk dilindungi dan didengar. Tanpa HAM, demokrasi hanya jadi nama tanpa makna.
Karena itu, sudah saatnya kita berhenti melihat HAM sebagai isu sampingan atau jargon politik semata. HAM adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. Menegakkan HAM berarti memastikan demokrasi benar-benar memberi keadilan dan kesetaraan bagi semua.
Singkatnya, demokrasi tanpa HAM hanyalah ilusi. Dan bangsa ini tidak boleh hidup dengan ilusi, melainkan dengan kenyataan yang adil dan manusiawi.
Nama : Mulis
Nim : 251090200494
Fakultas Hukum di Universitas Pamulang PDSKU Kota Serang
