Pilar Banten

Buntut Kasus Dugaan Korupsi FS, Ruang Belajar SMAN 2 Leuwidamar Disegel

Buntut Kasus Dugaan Korupsi FS, Ruang Belajar SMAN 2 Leuwidamar Disegel

Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kini masih memproses dugaan korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk ruang baru di 16 titik sekolah SMA/SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dengan pagu anggaran sebesar Rp 89,965 miliar pada APBD 2018.
Baru memasuki tahap feasibility study (FS) atau uji kelayakan, Kejati Banten kemudian menghentikan proyek ini karena mencium adanya dugaan korupsi dalam prosesnya. Sementara itu Dindikbud sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 700 juta untuk jasa konsultan.
SMAN 2 Leuwidamar menjadi salah satu sekolah yang mendapat tambahan ruang belajar dalam APBD tersebut. Sebelum proyek ini bergulir, diduga ada spekulan tanah yang bermain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari selisih harga penjualan tanah.
“Berdasarkan rilis yang pernah beredar beberapa bulan yang lalu, diduga ada penggunaan dana yang bersumber dari kegiatan di sekolah yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, yakni pak Ismail,” ujar pemerhati pendidikan Ojat Sudrajat, Rabu (7/11/2019).
Ojat berharap masalah ini segera diselesaikan mengingat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa sangat terganggu, apalagi sebentar lagi akan menghadapi Ujian Semester.
Kepala Sekolah, dalam hal ini pak Marjono juga diharapkan terbuka kepada publik terkait persoalan ini, sehingga semuanya menjadi terang benderang. Jangan menjadi kambing hitam dalam masalah ini, apalagi mengambinghitamkan.
“Penyegelan ini diduga karena adanya lahan yang belum dilunasi. Saya mendug ini ada kaitannya dengan pengadaan lahan di tahun anggaran 2018 yang masalah FS-nya sudah dalam proses penyidikan di Kejati Banten. Berdasarkan dokumen yang saya miliki, ada kegiatan perluasan lahan di aman 2 Leuwidamar,” ucapnya.
Ini sangat ironis. Dimana salah satu program utama dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memprioritaskan dunia pendidikan, justru ada riak-riak yang menodai dunia pendidikan.
Hal serupa juga dikatakan anggota komisi V DPRD Banten Iip Makmur. Anggota dewan dari Dapil Lebak ini sangat menyayangkan dengan terjadinya peristiwa penyegelan ruang belajar ini. Ia berharap Dindikbud segera turun ke lapangan untuk menelusuri kejadian yang sebenarnya, jangan sampai anak didik yang dikorbankan.
“Kalau terkait masalah hukum, itu biar saja penegak hukum yang memprosesnya. Tapi yang jelas, kondisi anak-anak didik kami ini harus segera diselamatkan, apalagi sebentar lagi akan memasuki ujian semester,” katanya. (Rey/Al).

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *