Pilar Banten

Biro Infrastruktur Tindaklanjuti Masalah Girik C319 Yang Hilang di Serpong

Biro Infrastruktur Tindaklanjuti Masalah Girik C319 Yang Hilang di Serpong

Serang – Menindaklanjuti surat yang diajukan untuk penyelesaian masalah Girik C319 Persil 26 dan 41 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kota Tangerang Selatan yang hilang, Biro Bina Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Banten melakukan rapat mediasi dengan instansi terkait, Rabu (06/11/2019).
Rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Perwakilan dari Polres Tangerang Selatan, Biro Bina Infrastruktur dan SDA Pemprov Banten, Kabiro Hukum Kota Tangerang Selatan, Ombusman perwakilan Banten, Komisi Informasi Provinsi Banten, BPN Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) dan pemohon atas nama Rusli Wahyudi. Mediasi dilakukan di ruang Rapat Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Banten
Kepala Biro Infrastruktur Pemprov Banten Nana Suryana mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pemohon dalam hal ini atas nama Rusli Wahyudi pada Gubernur selaku Wakil dari Pemerintah pusat di daerah yang memohon untuk memecahkan masalah yang terjadi.
“Gubernur sangat respek dan langsung menindaklanjuti. Kami selaku pembantu gubernur dalam hal ini yang membidangi pertanahan ditunjuk oleh beliau untuk melaksanakan mediasi dan memfasilitasi untuk memecahkan masalah terkait Girik C319 persil 26 dan 41 yang hilang,” Katanya.
Menurut Nana, Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan panjang yang sudah dilakukan oleh pihak pemohon dalam upayanya memperjuangkan haknya.
“Namun di sini kita bukan pengadilan. Hanya memfasilitasi untuk mediasi, untuk selanjutnya kita cermati sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. dan tentunya kita berharap, mediasi ini bisa diselesaikan secara langsung oleh mereka tanpa melalui pengadilan,” jelas Nana.
Selain itu, lanjutnya, ini juga sebagai pengalaman berharga bagi kita bahwasannya jangan pernah menyepelekan tentang hak atas tanah. Ini penting. Ini buktinya dari sekian tahun yang lalu, baru muncul sekarang.
Hasil rapat ini intinya ada beberapa hal yang telah disepakati berdasarkan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomer 003/II/KI Banten PS/2019 yang menyatakan bahwa tidak menemukan catatan atau Register terkait terjadinya pelepasan hak atas tanah girik C 913 persil 36 dan 41. Kemudian Pemkot Tangsel akan melaksanakan hasil putusan kasasi atas perkara dengan nomor register 533 K/TUN/KI/2019 yang sudah inkrah. Pemkot Tangsel juga akan menindaklanjuti rekomendasi Ombusmen Perwakilan Banten, serta Perwakilan Kantor BPN Tangsel akan melaporkan hasil rapat ini kepada pimpinannya masing-masing untuk diputuskan langkah penanganan selanjutnya. Hasilnya akan diinformasikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini Rusli Wahyudi paling lambat selama 14 hari sejak hari ini.
“Kami dari Pemprov Banten akan memantau tindak lanjut dari rapat hari ini,” jelasnya.
Mengenai banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di daerah Banten, Nana menambahkan, pemprov Banten mendukung penyelesaian masalah yang terjadi dalam masalah senggeta atau perselisihan tanah yang terjadi diwilayah banten.
“Kami dari pemerintah Provinsi Banten mendukung langkah-langkah untuk penyelesaian senggeta seperti ini. Harapannya tentu di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini,” Tandasnya. (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *