Pilar Banten

Banten belum siap hadapi bencana

Banten belum siap hadapi bencana

Serang – Provinsi Banten dianggap belum siap untuk menghadapi bencana alam yang bisa terjadi setiap saat di beberapa daerah. Bahkan ketika tsunami Selat Sunda menerjang wilayah pesisir pada akhir Desember 2018, hingga kini belum ada data pasti terkait dampak dari bencana alam yang memporakporandakan dua wilayah di Provinsi Banten tersebut.

Koordinator Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta Muhammad Iman Santoso mengatakan, data terkait dampak bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi di Banten saat ini masih simpang siur. Beberapa sumber yang pihaknya kumpulkan, juga masih terdapat perbedaan sehingga sulit bagi pemerintah melakukan proses pemulihan di daerah yang terdampak langsung oleh bencana tersebut.

“Datanya masih simpang siur. Kalau kita lihat beberapa data yang ada, itu beda-beda. Makanya, dibutuhkan perhitungan yang ekstra dan komperhensif untuk menghitung total kesuluruhan daerah terdampak itu,” katanya usai audiensi ke DPRD Banten, Kamis (14/2).

Iman mengatakan, perhitungan pasti terkait total kerugian atas dampak tsunami seharusnya sudah dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pasca terjadinya bencana tersebut. Sebab menurutnya, pemerintah pusat juga sudah menetapkan status tsunami pada 22 Desember 2018 sebagai bencana daerah.

Untuk itu, para akademi lintas fakultas dari Untirta ini berharap ada kerja sama dengan Pemprov Banten terkait rencana recovery yang dilakukan pasca tsunami Selat Sunda. Selain itu, mereka juga mendorong agar Pemprov memiliki perencaan mengenai mitigasi bencana di wilayah yang langsung terdampak tsunami.

“Kita ingin mengeluarkan data-data itu yang versi resmi dari Pemprov Banten. Jadi, kita bikin analiasa spasial perhitungan kerusakan dan dampak-dampaknya. Dari situ, nanti kita akan rumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan apa saja pasca bencana. Termasuk recovery insfrastruktur fisik untuk kebutuahn dasar seperti sekolah, jalan rusak sampai ke trauma healing masyarakat setempat,” ujar Iman.

Dalam kajian LPPM Untirta, kata dia, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk proses recovery. Namun dari hasil pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPRD Banten, terdapat usulan agar penangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu hingga 1 tahun.

“Ada usulan baru juga, nanti dibuat parsial dan dipecah-pecah penangannya. Jadi, kerja kita nantinya bukan hanya kajian kerugian. Tapi juga mitigasi bencana. Kita buat standarisasi operasionalnya, kalau ada bencana gimana dan mitigasi gimana,” tuturnya.

Setelah pertemuan ini, pihaknya berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pihak eksekutif pada pekan depan. “Rabu depan mau ketemu dengan eksekutif. Nanti dari BPBD dan Bappeda diundang. Tapi kita nunggu perkembangan,” ucapnya.

Hal hampir senada juga dikatakan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Menurutnya, Banten dari sisi perencanaan belum siap untuk menghadapi bencana alam di daerah. Ia pun mendorong agar tim yang dikomandoi Dekan Fakultas Ekonomi Untirta Fauzi Sanusi bisa melakukan kajian lebih besar untuk kepentingan rencana mitigasi bencana.

“Hasil pertemuan tadi, kita minta agar tim ini melakukan kajian lebih besar lagi terkait antisipasi tsunami dalam kontek analisa spasialnya. Jadi, supaya komperhensif dan tidak spot-spot dalam mengantisipasi mitigasi bencana dari sepanjang wilayah pesisir di Provinsi Banten,” kata Asep.(anwar/teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *