Pilar Banten

Antisipasi Temuan, Penyertaan Modal Bank Banten Masih Dikaji

Antisipasi Temuan, Penyertaan Modal Bank Banten Masih Dikaji

Serang – Pemprov Banten masih mengkaji terkait rencana penambahan penyertaan modal Bank Banten dalam APBD 2020 bersama Bank Mega dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dimaksudkan agar apa yang dilakukan Pemprov Banten tidak menjadi temuan di kemudian hari.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada pilarbanten, di Masjid Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (11/10/2019). Menurut WH, dirinya hanya mengingatkan kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD Banten agar ke depan anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten itu dimasukan ke dalam APBD, mengingat Pemprov Banten masih mempunyai tanggung jawab dalam hal penyertaan modal.
“Kami hanya mengusulkan secara lisan kepada dewan, karena kami harus terlebih dahulu menguji, mengaudit serta membicarakan kepada Bank Banten terkait nominal yang dibutuhkan.
Tapi kami sudah mengingatkan dewan agar penyertaan modal itu ke depan harus dimasukkan. Karena itu sudah ada di APBD sebelumnya. Usulan itu juga tidak kami masukan ke dalam kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2020,” katanya.
Namun WH menginginkan penyertaan modal itu bisa direalisasikan di anggaran APBD 2020, setelah semua persoalan rampung.
Sebelumnya KPK telah memberi warning kepada Pemprov Banten agar mengkaji ulang penyertaan modal kepada Bank Banten, karena dari sejak awal berdirinya pada tahun 2016 lalu, sampai saat ini kondisinya masih dalam keadaan sakit. Sementara Pemprov Banten terus memberi suntikan anggaran.
Seperti diketahui dalam Perda nomor 5 tahun 2013 pasal 4 menyebutkan, Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku induk perusahaan.
Pada pasal yang sama juga disebutkan besaran yang wajib disetorkan sebanyak-banyaknya Rp950 miliar, yang digunakan untuk investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
Dalam perjalanannya, Pemprov Banten telah mengucurkan anggaran sekitar Rp600 miliar yang bersumber dari APBD untuk pembentukan Bank Banten melalui proses akuisisi Bank Pundi. Kemudian Pemprov juga mengalokasikan Rp175 miliar untuk penyertaan modal dalam APBD 2018. Namun penyertaan tersebut gagal terserap. Sehingga pada APBD 2019 Pemprov kembali menganggarkan sebesar Rp131 miliar.
“Beban Pemprov Banten itu sekitar 300 miliar lagi,” tutupnya. (Rey/Al)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *