Pilar Banten

Anggaran Staf Khusus Jadi Temuan, Bupati Serang Nilai BPK Tebang Pilih

Anggaran Staf Khusus Jadi Temuan, Bupati Serang Nilai BPK Tebang Pilih

Serang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai anggaran senilai Rp 387,5 juta untuk jasa empat staf khusus Bupati Serang telah menyalahi aturan struktur organisasi Sekretaris Daerah dan tidak memiliki dasar hukum sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Serang Tatu Chasanah merasa heran dengan penilaian BPK RI tentang pengangkatan staf khusus bupati. Padahal, menurut Tatu, pengangkatan staf khusus bupati merupakan kebijakan yang diadop dari Pemkot Tangerang Selatan dibawah kepemimpinan adik iparnya, Airin Rachmi Diany.

“Karena terus terang ini kami juga mengadop dari Tangerang Selatan yang sudah berjalan beberapa tahun dan tidak menjadi temuan BPK,” kata Tatu saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Selasa (6/8).

Tatu menilai BPK tebang pilih saat melakukan audit keuangan daerah. Lantaran BPK tidak turut mempermasalahkan staf khusus Wali Kota Tangerang Selatan.

“Disana kami justru sedang mempertanyakan ke BPK kenapa ada perlakuan yang berbeda kan sama-sama (diperiksa) oleh BPK,” katanya.

Tatu mengatakan dalam temuan tersebut, BPK tidak merekomendasikan untuk melakukan pengembalian anggaran untuk jasa staf khusus bupati. Dia mengaku telah melakukan rekomendasi BPK dengan memberhentikan empat staf khusus tersebut.

“Staf khusus itu sudah diberhentikan sejak BPK menyampaikan tidak boleh. Kalau misal kedepan ternyata diperbolehkan setelah kita melihat mekanisme yang dilakukan oleh Tangsel ya baru kita buka lagi,” katanya.

Sebelumnya, BPK menilai Penganggaran dan realisasi penyedia jasa staf khusus bupati tidak memiliki dasar hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 387,5 juta. (Anwar/Teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *