Pilar Banten

Aktivis Anti Korupsi Dorong KPK Selidiki Penggunaan Honor Gendut DPRD Banten

Aktivis Anti Korupsi Dorong KPK Selidiki Penggunaan Honor Gendut DPRD Banten

Serang – Pegiat anti korupsi dari Banten Bersih menilai selama dua tahun lebih Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin belum ada perubahan baik di Provinsi Banten. Khususnya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 80 tahun 2017 menjadi dasar gendutnya honorium besaran tarif biaya perjalanan dinas yang diterima pimpinan dan anggota DPRD tahun 2018. Menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 37 tahun 2018.

“Kami mendorong aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan, Polri dan KPK untuk menyelidiki Rekening Gendut yang dimiliki oleh Anggota Dewan Provinsi Banten. Lalu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, temuan bukannya berkurang malah makin meningkat,” Kata Kordinator Banten Bersih Aco Ardiansyah Andi Patingari, Kamis (4/7).

Dapat dibayangkan, kata Aco, uang harian dan representasi perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsis Banten ini mencapai hingga Rp177 miliar.

“Ini angka yang luar biasa jauh lebih besar dibandingkan dengan uang harian DPR RI. Bahkan dinyatakan bahwa uang harian dan uang representasi perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Banten jauh lebih besar 5 hingga 14 kali lipat dari tarif untuk pimpinan dan Anggota DPR RI.”

Padahal, lanjut dia, dari setiap perjalanan dinas yang dilakukan, Anggota Dewan juga tidak pernah mempublikasikan hasil perjalanan dinas serta output dan outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat Banten. “Sehingga pengeluaran tersebut hanya Pemborosan APBD Provinsi Banten dan diduga ini hanya untuk merauk keuntungan saja.”

Hal tersebut menurutnya, jelas sangat merugikan masyarakat Banten. “Sebab masih banyak masalah-masalah pelayanan publik khususnya pelayanan dasar yang Wajib untuk segera diselesaikan ketimbang mengalokasikan sumberdaya keuangan yang begitu banyaknya untuk kebutuhan pimpinan dan anggota dewan saja.”

Atas dasar tersebut, kata dia, pihaknya mempertanyakan Komitmen Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim dalam upaya membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Kedua, sejauh ini pihaknya tidak melihat kinerja dari Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK di Provinsi Banten yang fokus dalam membantu pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pembenahan.

“Kami mempertanyakan komitmen Gubernur Banten dan peran Korsupgah,” katanya.(anwar/teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *