Pj Gubernur Banten A Damenta Terima Kunker DPD RI Dapil Provinsi Banten

oleh
oleh

Pilarbanten.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Banten Ade Yuliasih di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (23/12/2024).

 

Sebagai Pj Gubernur yang baru, A Damenta mengaku banyak masukan yang ia terima dalam kunjungan yang dikemas dengan diskusi ringan itu mulai dari isu pembangunan, peningkatan SDM, sampai playanan publik. “Kami tentu menyambut sangat positif dan mendukung berbagai masukan dan kebijakan untuk masyarakat Banten,” katanya.

Baca Juga:  Wapres Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMKN 3 Tangerang dengan Menu Yang Disiapkan dari Dapur Sekolah Kejuruan

 

Dalam kunjungan ini, dirinya mengaku mendapat masukan berkenaan dengan kondisi Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Banten yang membutuhkan pembangunan. Kantor yang saat ini ditempati merupakan hibah dari Pemprov Banten yang diberikan sejak tahun 2011.

 

“Tahun depan kita akan buat perencanaannya untuk pembangunan Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Banten, tahun 2026 baru pelaksanaan pembangunannya,” ujarnya.

 

Baca Juga:  Pj Gubernur Al Muktabar Tetapkan UMP Banten 2025 Naik Menjadi Rp2.905.199.90

Kantor itu, lanjutnya, nantinya akan diberikan Pemprov Banten kepada DPD RI Perwakilan Provinsi Banten dalam bentuk hibah. Hibah dari daerah kepada pusat. “Itu dibolehkan,” imbuhnya.

 

Seperti dijelaskan anggota DPD RI Ade Yuliasih, kondisi Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Banten saat ini sudah kurang representatif. Ketika menerima audiensi masyarakat Banten, kondisinya sempit dan tidak bisa leluasa.

Baca Juga:  Apel Siaga Pengawasan Pilbup Serang 2024, Komitmen Bersama Jaga Kondusifitas

 

Dirinya juga mengucapkan terima kasih karena Pj Gubernur Banten A Damenta sangat terbuka dan akan merencanakan pembangunan Kantor DPD RI yang baru. Menurutnya hal itu akan menjadi penyemangat bagi anggota DPD RI perwakilan Provinsi Banten untuk bekerja lebih maksimal lagi menyerap aspirasi masyarakat. “Pelaksanaannya di tahun 2026 nanti. Karena kalau untuk di tahun 2025, APBD nya sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri,” ungkapnya.(js)