Serang, – Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tinggal menghitung hari, karena akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022 mendatang. Menjelang masa itu, ASN di lingkungan Pemprov Banten harus tetap solid.
Sebagai abdi negara, posisi ASN dalam birokrasi kepemerintahan jangan sampai terpengaruh oleh dinamika politik praktis yang dapat menyebabkan keberpihakan Pemprov Banten tidak sepenuhnya kepada masyarakat.
Oleh karena itu, peran Sekda Banten sebagai panglima ASN sangat penting sekali dalam menghadapi masa transisi ini. Sekda Banten memiliki tanggungjawab untuk mensolidkan dan mengharmonisasikan seluruh ASN.
Rektor UIN SMH Banten Wawan Wahyudin meyakini, sejak kembalinya Sekda Banten Al Muktabar menduduki jabatannya, beliau sangat mudah beradaptasi dan cukup mampu mengkonsolidasikan serta mengharmonisasikan seluruh ASN.
“Saya yakin sosok Al Muktabar adalah orang yang taat aturan dan lurus, sehingga dapat menjaga ritme birokrasi sebagai pelayan masyarakat,” katanya, Senin (4/4/2022).
Wawan melanjutkan, kalau masalah kekurangan, setiap manusia juga punya kekurangan. Untuk itu, kita sebaiknya saling menjaga dan menutupi kekurangan itu, karena hal itu lebih baik.
“Bukankah, Banten didirikan agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera? Hal ini bukan perkara mudah, karena kecenderungan birokrasi selalu memikirkan dirinya sendiri,” pungkasnya.
Wawan mengaku dirinya mengenal Al Muktabar sosok yang cerdas dan mau mengubah gaya birokrasi yang mementingkan diri sendiri menjadi birokrasi yang profesional dan kompeten di bidangnya.
“Khusus di bulan suci Ramadhan di tahun ini, saya mengajak seluruh masyarakat Banten, terutama birokrasi di Banten agar menjaga kesucian intelektual, kesucian biologis, kesucian anggaran dan kesucian idelogi,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Fatah Sulaiman, Rektor Untirta Banten. Fatah mengatakan, Pemprov Banten jangan sampai terjebak pada dinamika politik praktis 2024.
“Sehingga mengabaikan fokus prioritas program yang sudah dicanangkan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang mandiri sejahtera , berdaya saing dan berakhlakul karimah dengan tiga agenda utama pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi masyarkat banten,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Fatah, birokrasi Banten harus solid dan mampu menunjukkan reformasi dirinya, untuk secara profesional hadir dan dirasakan peran tupoksinya ditengah masyarakat dalam mengakselarasi terealisasinya tiga agenda utama pembangunan provinsi Banten.
“Oleh karena itu kepemimpinan Al Muktabar sebagai Sekda Banten layak diberi ruang seluas-luasnya agar beliau mampu mengeluarkan segenap potensi, kemampuan dan daya kreasinya agar birokrasi di Banten berjalan sesuai relnya,” ujarnya.
Menurut fatah , saat ini ia melihat banyak perubahan positif sejak beliau duduk kembali sebagai sekda, lebih apresiatif, bisa menempatkan diri untuk menjaga kewibawaan pemerintah provinsi Banten dan terus menjaga harmonisasi kepemimpinan daerah WH-Andika, menjelang habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan.
“Saya melihat sudah ada harmonisasi di dalam birokrasi Banten. Artinya, para ASN di Banten harus hati-hati, jangan gara-gara jabatan atau kepentingan sesaat dan isu yang belum jelas kebenarannya, menjadi saling curiga, saling sikut dan sebagainya,” ucapnya.
Al Muktabar, tambahnya, bertanggungjawab untuk memastikan semua ASN tegak pada aturan, dan tegak lurus bersama pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan provinsi Banten baik yang sudah diagendakan secara nasional, maupun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi Banten.
“Semua ini demi kemaslahatan masyarakat Banten,” pungkasnya.(loet)