Pilar Banten

83 Persen Aset Tanah Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

83 Persen Aset Tanah Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

Serang – Sebanyak 752 bidang atau 83 persen aset tanah milik Pemerintah Provinsi Daerah (Pemprov) Banten belum bersertifikat. Hal tersebut membuatnya rawan diklaim oleh pihak lain.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Satgas Korsupgah) KPK Wilayah IV, Sugeng Basuki mengatakan, dari 896 bidang tanah milik Pemprov baru 144 bidang atau 16 persen aset tanah yang sudah tersertifikasi.
Sugeng menilai aset tanah yang belum tersertifikasi tersebut akan rawan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Belum semua aset tanah itu tersertifikasi. Tanah banyak tapi kalau belum tersertifikat itu rawan (diklaim),” kata Sugeng saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula Setda Pemprov Banten, Selasa (8/10/20919).
Untuk percepatan pelaksanaan proses administrasi sertifikasi aset tanah Pemprov, Korsupgah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mempersiapkan dokumen dan berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kenapa seperti itu kita undang Pemda segera lengkapi dokumen yang ada,” katanya.
Ditempat yang sama Sekretaris Inspektorat Pemprov Banten Sugiyono mengatakan aset tanah yang paling banyak yang belum tersertifikat adalah tanah SMA/SMK sebanyak 334 bidang tanah.
“Kita targetkan ini rampung pada tahun 2020 mendatang,” katanya. (Anwar/Teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *