Wednesday, 02 September 2015 22:38

Dewan Beri Gubernur 18 Rekomendasi Pelaksanaan APBD 2014

Rate this item
(0 votes)

Serang - DPRD Provinsi Banten memberikan delapan belas rekomendasi hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada Gubernur Banten, Rano Karno pada Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (2/9/2015).

Delapan belas rekomendasi tersebut, antara lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu BGD dan Jamkrida sebagai tempat investasi harus menyampaikan laporan keuangan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; memperbaiki kualitas opini BPK dari tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp 1,9 triliun, Pemerintah Provinsi Banten perlu memperbaiki kualitas perencanaan anggarannya; Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga seluruh bantuannya dapat direalisasikan.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik; Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan upaya hukum dalam rangka mempertahankan Situ Kayu Atap sebagai aset Pemerintah Provinsi Banten.

Pemerintah Provinsi Banten perlu menerapkan penganggaran melalui e-budgeting, dan pelaporan keuangan daerah berbasis akrual; Dalam melakukan mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu mempertimbangkan kompetensi para pejabat, agar program kegiatannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan koordinasi dan singkronisasi dengan kabupaten/kota antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar ketetapan program kegiatan di kabupaten/kota lebih tepat dan akurat.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, Suparman mengatakan, 18 catatan atau rekomendasi tersebut merupakan rangkuman dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten dalam rapat pleno Badan Anggaran.

Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten juga memberikan masukan dan saran, antara lain Pemerintah Provinsi Banten perlu membuat formula dan kriteria yang jelas dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga bantuan keuangannya sesuai RPJMD.

"Gubernur disarankan bersikap tegas terhadap SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK, membuat sistem pengelolaan aset daerah yang lebih baik, dan menghindari terjadinya penumpukan kegiatan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Fraksi-Fraksi DPRD menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD tahun anggaran 2014 menjadi Perda," kata Suparman, saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD tahun anggaran 2014 yang disetujui DPRD menjadi Perda ini akan disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi dulu sebelum ditetapkan menjadi Perda.

"Dengan disetujuinya Reperda ini juga, Silpa tahun anggaran 2014 yang merupakan bagian didalamnya akan menjadi sumber pembiayaan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2015," kata Rano sambil menutup pembicaraan.

Ketua Komisi III Diganti
Usai Paripurna pengesahan Raperda LPP APBD 2014, DPRD Banten langsung menggelar paripurna pergantian Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar, Tanto Warsono Arban digantikan Ahmad Jaini.

Pergantian tersebut berdasarkan usulan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten, mengingat yang bersangkutan saat ini menjadi calon Wakil Bupati Pandeglang. Kini Tanto sebagai Anggota Komisi III menggantikan Ahmad Jaini hingga paripurna pergantian antar waktu (PAW) digelar DPRD.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ali Zamroni mengatakan, pergantian Ketua Komisi III atau perubahan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD) ini tidak hanya mengacu pada usulan Fraksi Partai Golkar, juga berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan dan Anggota Komisi III yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 29 Agustus 2015.

"Pergantian Ketua Komisi III ini juga berdasarkan persetujuan anggota DPRD Provinsi Banten dalam rapat paripurna," kata Ali saat memimpin rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap perubahan susunan AKD dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Ali, perubahan AKD juga terjadi pada keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Dimana Ahmad Jaini digantikan Muhammad Faizal dari Fraksi Partai Golkar, sedangkan Ketua Komisi III dengan sendirinya masuk Badan Anggaran.

"Kami berharap Ketua Komisi III yang baru dapat segera menyeseuaikan diri dengan pimpinan dan anggota Komisi III, agar tugas pokok dan fungsi Komisi III berjalan maksimal," harapnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Ahmad Jaini mengaku siap mengemban amanah tersebut. "Saya akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi III dan SKPD mitra kerja Komisi III, serta meneruskan kegiatan Ketua Komisi III sebelumnya seperti pengawasan lapangan, kunjungan kerja serta kegiatan Komisi III yang lain. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," kata Ahmad Jaini sambil menutup pembicaraan.(Adv)

Read 224 times