Thursday, 06 August 2015 23:33

BK DPRD Banten Kedatangan BK DPRD Jabar

Rate this item
(0 votes)

Serang—Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten, Sri Hartati menerima kunjungan kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten di KP3B, Curug Kota Serang, beberapa waktu lalu. Kunjungan kerja tersebut terkait dengan revisi kode etik DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Saipudin Zukhri mengatakan, tujuan kunjungan kerja ini untuk mengetahui isi Peraturan DPRD Provinsi Banten tentang Kode Etik. "DPRD Provinsi Banten sudah lebih dulu mengesahkan Peraturan DPRD Provinsi Banten tentang Kode Etik, sedangkan kami (Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat) baru membahas revisi kode etik DPRD. Karena itu, kami ingin mengetahui isi peraturannya," kata Saipudin di sela-sela kunjungan berlangsung.

Pada tanggal 11 Agustus 2015 nanti, lanjut Saipudin, pembahasan revisi kode etik DPRD Provinsi Jawa Barat harus sudah selesai. "Jadi kami minta kepada Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten bersedia memberikan pejelasan, seperti dasar hukum pembuatan kode etik DPRD, dan aturan lainnya," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten, Sri Hartati menjelaskan, dasar pembuatan kode etik DPRD Provinsi Banten mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib; Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2014. "Aturan itu yang sudah kami camtumkan dalam pembuatan Peraturan DPRD Provinsi Banten tentang Kode Etik," kata Sri menegaskan.

Diketahui, kode Etik DPRD Provinsi Banten berisikan 17 halaman dengan 12 BAB dan 37 Pasal. Antara lain BAB II Sikap Prilaku, Tata Kerja dan Tata Hubungan Anggota. BAB III Etika Rapat, Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan, Pasal 7 ayat (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik harus mengajukan ijin secara lisan atau ijin tertulis sebelum rapat dimulai.

BAB VIII Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 19 ayat (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau Pemberhentian sebagai Anggota.

Usai mendengarkan penjelasan dari Sri, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat, Saipudin mengaku akan menindaklanjutinya. "Kami ucapkan terima kasih, karena Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten sudah besedia memberikan penjelasan tentang kode etik. Hasil kunjungan ini akan kami pelajari untuk dijadikan acuan pembahasan revisi kode etik DPRD Provinsi Jawa Barat," ucapnya.(jenal/ovinal)

 
Read 202 times Last modified on Thursday, 03 September 2015 10:43