Thursday, 11 October 2018 08:51

RUU Penyadapan Dan Upaya Pencegahan Korupsi

Rate this item
(0 votes)
Ilustrasi Ilustrasi

Jakarta - Undang-Undang (UU) no 15 tahun 2003 tentang penyadapan diklaim belum maksimal dan memiliki banyak kelemahan oleh DPR. Atas dasar itu Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) baru sebagai revisi dari UU yang lama.

Dalam salah satu poin RUU itu disebutkan, dalam setiap kegiatan penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum, harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat izin lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi. Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (1) draft RUU itu menyebut, pelaksanaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebut, salah satunya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, RUU ini --khususnyaklausal yang mengharuskan aparat penegak hukum mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyadapan-- menarik untuk dicermati. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyadapan dalam kasus korupsi tentu tidak akan efektifkinerjanya jika keharusan mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyadapan benar-benar diterapkan. Hal ini cukup beralasan mengingat kontribusi penyadapan terhadap proses penegakan hukum diKPK sangat besar. Buktinya, adanya 93 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sebanyak 324 orang. Selain itu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai yang fantastis banyak terungkap lewat penyadapan oleh KPK.

Hal lain yang menjadikan penyadapan oleh KPK menuai polemik adalah pelanggaran HAM yang rentan terjadi dalam aksi penyadapan. Hal itu pernah diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Asrul Sani. Ia berseloroh, bahwa selama ini wewenang melakukan penyadapan oleh tiap lembaga negara ternyata tidaklah sama, dan semuanya harus memerlukan izin dari hakim.

Yang menjadi 'ganjalan' bagi anggota DPR ini adalah penyadapan yang dilakukan KPK tak pernah melalui izin hakim. Asrul mengacu pada RUU KUHAP Pasal 83, yang menyebutkan, "...tak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris." Sementara, dalam praktiknya, KPK berjalan dan melakukan penyadapan sebelum izin turun dari hakim komisaris. Inilah awal para anggota DPR menyebut langkah penyadapan KPK sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Penanganan Luar Biasa

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (exstraordinary crime) sehingga penanganannya juga harus luar biasa. Karena itu, KPK sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi diberi kewenangan cukup besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui penyadapan. Sementara itu, menghadapi polemik HAM dengan wewenang KPK melakukan penyadapan, harus dilihat dan dimaknai secara komprehensif. Rooseno, seorang peneliti hukum dan HAM dari Kemenkumham pada 2017 lalu pernah mengingatkan, pihak DPR tak perlu 'mengkhawatirkan' aksi penyadapan yang dilakukan KPK, sebab ada dua jenis HAM yang bisa dipakai untuk menghadapi penyadapan KPK.

Rooseno menjelaskan bahwa HAM punya dua sifat, yakni non-derogable rights dan derogable rights. Non-derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (seperti yang termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28 I ayat 1). Sementara, derogable rights adalah HAM yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam hal kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat melalui sarana komunikasi elektronik maupun non elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti yang termaktub dalam UU No 39/1999 Pasal 32, International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR Article 17 ayat 1).

Dengan demikian, ketika berhadapan dengan 'pelanggaran' HAM karena penyadapan, kuasa KPK bisa dipayungi oleh ketentuan HAM derogable rights. Kekuatan tersebut ditambah dengan ketentuan Siracusa Principles, yakni negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan HAM ketika menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual, serta dapat mengancam kehidupan bangsa. Sementara, korupsi menurut Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 halaman 5, sudah dinyatakan sebagai mara bahaya terhadap sekuritas negara. Korupsi dapat merusak fungsi pelayanan sosial, merusak mental pejabat publik, dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa, namun kejahatan luar biasa.

Dengan demikian, penyadapan KPK yang dilakukan tanpa seizin hakim dan pengadilan sangat dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi. Korupsi merupakan kejahatan yang tak main-main, maka memerlukan tindakan 'luar biasa' pula untuk menangkalnya. Karena itu jika pihak DPR masih berkubang pada wacana pelanggaran HAM terhadap aksi penyadapan KPK, maka tak menutup kemungkinan jika itu merupakan bentuk ketakutan, alih-alih kepedulian soal HAM. Melemahkan

Keberhasilan KPK dengan OTT-nya lebih didasarkan pada kewenangan penyadapan, maka perizinan sudah pasti akan menjadi faktor penghambat. Apalagi, di tengah iklim peradilan yang masih dipenuhi dengan cara-cara mafia peradilan, perizinan penyadapan (melalui pengadilan tinggi) akan tidak menjadi efektif dan justru akan menjadi komoditi sendiri. Karena itu, bagi lembaga semacam KPK seharusnya dimintai laporannya saja setelah melakukan penyadapan.

Selain itu, RUU baru ini nantinya akan menjadi kontraproduktif karena KPK telah mempunyai undang-undang sendiri yang bersifat khusus yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang juga mengatur mengenai penyadapan. Atas dasar itu, seharusnya tidak ada lagi aturan hukum lain yang mengharuskan KPK meminta izin lembaga peradilan dalam melakukan penyadapan. Kalaupun DPR menginginkan ada lembaga khusus yang mengawasi penyadapan, hemat saya, bentuknya harus lebih menitikberatkan pada pelaporan ketimbang perizinan yang dapat justru berpotensi menghambat pemberantasan korupsi.

Dari sejumlah fakta ini, sulit untuk mengatakan bahwa wacana-wacana revisi UU yang berkaitan dengan tugas KPK itu muncul dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan kasus politik dan hukum yang terjadi dalam skala nasional. Pada Juli 2105 lalu misalnya, saat Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pemerintah membahas revisi UU KPK, seluruh fraksi di DPR tiba-tiba sepakat untuk memasukkan revisi UU KPK dalam prolegnas prioritas 2015. Ada lima isu krusial dalam naskah revisi UU KPK, yaitu pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan kolektif kolegial, dan pengaturan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan. Hal ini seolah menggambarkan bahwa tidak ada semangat yang sama untuk pemberantasan korupsi antara eksekutif dan legislatif. Bahkan terkesan UU KPK digunakan sebagai sarana politik antara DPR dan pemerintah untuk saling menekan.

Karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan pembatasan wewenang KPK melalui revisi UU yang berkaitan dengan tugas KPK merupakan wacana untuk menggeser KPK menjadi lembaga pencegahan korupsi. Harus diakui, revisi UU KPK adalah sebuah upaya untuk melemahkan lembaga ini. Jika jadi direvisi, maka hal tersebut adalah kemunduran yang luar biasa besar bagi semangat pemberantasan korupsi. Mungkin bagi bangsa ini lebih mudah untuk memberantas prostitusi ketimbang memerangi korupsi. Pada akhirnya, kita harus mengakui kebenaran kata-kata Karl Kraus: kalau memang ingin adil, mengapa tidak tutup saja lumbung koruptor itu?

Oleh: Rian Agungi mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul.(anwar/sumber detik. Com)

Read 49 times