Thursday, 04 October 2018 14:51

HUT 18 Tahun Banten: Krisis Kesejahteraan Petani

Rate this item
(1 Vote)
Ilustrasi Ilustrasi

Oleh: Angga Hermanda Sekretaris Damar Leuit Lembaga Kajian Agraria dan Pertnaian Banten Pegiat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Untirta.

Masyarakat Banten secara umum merupakan masyarakat agraris dan maritim, yang kini secara perlahan namun pasti tengah bergeser ke era masyarakat industri. Kekuatan masyarakat agraris dapat ditinjau dari pemaknaan kata serang dari bahasa sunda merupakan nama ibu kota Provinsi Banten yang berarti sawah.

Dari segi historis, kemutahiran teknologi perairan (irigasi) sebagai penopang pertanian Kesultanan Banten saat masa Sultan Ageng Tirtayasa sudah tersohor keseluruh dunia. Begitupun dengan alasan penjajah Belanda pertama kali menginjakan kaki ke Nusantara adalah di Banten, yakni pada tanggal 27 Juni 1596 Cornelis de Houtman yang bertujuan untuk menguasai rempah-rempah (hasil pertanian). Berbekal sejarah dan peradaban yang panjang, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengesahkan UU No. 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten. Saat ini hari pembentukan Provinsi Banten sendiri diperingati pada setiap tanggal 4 Oktober, karena pada tanggal tersebut tahun 2000 diselenggarakan rapat paripurna DPR RI yang menyepakati UU Pembentukan Propinsi Banten.

Salah satu pondasi awal pendirian Provinsi Banten adalah untuk mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Namun pada usia yang 18 tahun ini kesejahteraan itu belum secara merata dirasakan. Provinsi Banten belum mampu mengeluarkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dari daftar daerah tertinggal di Indonesia. Terbukti kedua kabupaten di wilayah selatan Banten itu masih tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019.

Refleksi Kepemimpinan Menurut guru besar Universitas Lampung Karomani dalam tatanan stratifikasi sosial di Banten elit lokal yang mempunyai pengaruh dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Banten adalah ulama, umaro dan jawara. Peran ulama ditandai ketika Sultan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama Kesultanan Banten. Beliau sendiri merupakan seorang ulama dan anak dari salah satu wali songo yakni Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.

Umaro di Banten adalah sosok birokrat yang melakukan pekerjaan dalam sebuah sistem birokrasi pemerintahan. Kehadiran umaro berkaitan dengan aspek latar pendidikan atau kaum terpelajar di Banten. Sementara itu, jawara di Banten dikenal saat pelatihan para pasukan pengawal (kesatria) kerajaan Pajajaran yang berada dibawah kekuasaan Prabu Pucuk Umun di Banten Lama. Tanah Banten juga telah melahirkan banyak pemimpin yang tersohor dipenjuru negeri seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Syaikh Nawawi al-Bantani, Sjafruddin Prawiranegara, KH. Wasid, Achmad Chatib dan Husein Jayadiningrat. Rentetan nama-nama itu mungkin terasa sulit untuk ditemukan lagi pada masa saat ini.

Mengingat kepemimpinan Banten hari ini dibentuk melalui bisnis kekuasaan, uang, perkongsian dan kekerabatan. Kepemimpinan tidak lagi dibangun dari bawah berdasar sumbangsih pemikiran, karya dan ketauladanan tokoh. Nada yang terkesan subjektif itu berdiri bukan tanpa alasan. Beberapa pemimpin Banten baik di eksekutif maupun legislatif acap kali tersandung kasus hukum seperti tindak pidana korupsi dan politik uang. Hal demikian yang menjadi kebalikan dari para pemimpin Banten terdahulu.

Kesejahteraan Petani Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten sebesar 7,77 persen atau lebih tinggi dari angka pengangguran nasional sebesar 5,13 persen. Situasi ini menempatkan Banten sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua se-Indonesia setelah Jawa Barat.

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat Banten bagian utara yang disesaki oleh industri dan bagian selatan Banten yang kaya akan alam terkhusus pertanian belum dirasakan secara langsung oleh rakyat untuk lebih sejahtera. Sementara itu pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin—penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan—di Banten masih cukup tinggi yakni sebesar 661,36 ribu orang atau 5,24 persen. Bahkan sejak bulan Maret 2012, situasi kemiskinan Banten tak banyak berubah dan cenderung stagnan diangka kisaran 600 ribu-an orang atau 5 persen dari jumlah penduduk. Selama periode September 2017-Maret 2018 yang lalu, Garis Kemiskinan di Banten berada pada besaran Rp. 406.988,- per kapita per bulan. Adapun penyumbang terbesar bagi besaran Garis Kemiskinan adalah dari kelompok makanan terutama beras. Beras menyumbangkan 19,97 persen garis kemiskinan di perkotaan dan 28,12 persen garis kemiskinan di perdesaan. Hal ini membuktikan bahwa penduduk desa di Banten yang sebagian besar bekerja disektor pertanian atau petani produsen beras justru menjadi konsumen beras diwaktu yang bersamaan.

Faktor kemiskinan di Banten juga dipicu dengan laju penyusutan luas baku lahan pertanian di Banten dalam lima tahun terakhir besarannya mencapai 0,14% per tahun, dengan kata lain telah menghilang sekitar 273 ha tiap tahun atau sekitar 5 ha per minggu pada periode 2003-2013.

Dengan penyusutan lahan produksi pertanian, maka ancaman terhadap pangan di Provinsi Banten semakin jelas terlihat. Hal ini ditengarai menjadi pemicu berkurangnya jumlah keluarga petani di Banten secara signifikan, yakni mencapai 254.527 keluarga petani dalam kurun waktu 2003-2013. Artinya setiap tahun rata-rata terdapat 25.452 keluarga petani yang meninggalkan lahan pertanian atau setiap satu jam jumlah petani berkurang sebanyak 3 keluarga petani.

Ditengah situasi demikian, dalam medio waktu lebih dari tiga tahun ini, indikator kesejahteraan petani yakni Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Banten juga terus berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Apabila NTP berada diatas 100 maka petani mendapatkan selisih lebih dari kegiatan usaha tani yang dilakukan. Akan tetapi jika NTP berada dibawah 100 maka petani mengalami kerugian. NTP Banten terpantau cukup tinggi pada bulan November 2015 sebesar 107,53 persen, kemudian terus menurun menjadi 97,92 pada bulan Februari 2017 dan anjlok tajam menjadi 96,65 pada bulan Juli 2018. Sementara bulan September 2018 kemarin NTP Banten berada pada posisi 99,26 persen.

Langkah Korektif Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 Wahidin Halim dan Andika Hazrumi sebetulnya telah menempatkan pertanian sebagai permasalahan ke-8 dari 21 permasalahan umum yang harus tuntas di Banten. Masalah pertanian berada tepat setelah penjabaran ketimpangan pendapatan antar penduduk atau kelompok masyarakat pada urutan ke-7. Namun sudah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, ternyata masih banyak permasalahan petani yang belum bisa terjawab.

Salah satu langkah cepat yang harus ditempuh dalam waktu dekat ini adalah dengan menjalankan reforma agraria atau merombak struktur kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah agar tidak lagi timpang seperti sekarang ini. Selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Banten, Gubernur memiliki wewenang untuk menyelesaiakan konflik agraria dan mendistribusikan tanah kepada petani.

Bersamaan dengan itu, Gubernur juga harus segera mengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Saat ini rancangan perda masih dibahas oleh DPRD Provinsi Banten. Perda tersebut menjadi peraturan turunan dari UU 19/2013 yang salah satunya mengatur pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan antara lain tanah bagi petani, distribusi dan pasar hasil panen serta ganti kerugian gagal panen.

Perda ini jelas akan lebih melengkapi peraturan-peraturan di Provinsi Banten yang berpihak kepada petani seperti Perda 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Perda Perlintan juga diyakini akan mengurai angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mendekatkan kesejahteraan petani untuk diwujudkan di Provinsi Banten.(anwar/teguh)

Read 100 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.