Thursday, 27 September 2018 12:31

BPJS: Peran Pemprov Banten Rendah Dalam Program Jaminan Kesehatan

Rate this item
(0 votes)
Ilustrasi kesehatan (foto: trubus) Ilustrasi kesehatan (foto: trubus)

Serang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten belum maksimal dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Asisten Deputi Bidang monitoring evaluasi BPJS Provinsi Banten Tavip Hermansyah menyampaiakan dari sebanyak 10 juta lebih penduduk di Banten baru sebanyak 8 juta penduduk yang ikut menjadi peserta JKN. Masih 20 persen penduduk belum ikut program JKN.

"Mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2017 Pemda wajib mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam program JKN. Sekarang kan belum seluruhnya," katanya, Kamis (27/9/2018).

Dari angka sebanyak 8 juta yang telah menjadi peserta JKN, dikatakan Tapiv, sebanyak 6 juta lebih dibiayai APBN melalui kartu sakti Jokowi Kartu Indonesia Sehat (KIS), sedangkan sisanya sebanyak 2 juta mendaftar sebagai peserta JKN mandiri, namun tidak aktif karena menunggak iuran.

"Dibiayai pemerintah pusat. Jadi peran pemerintah daerah itu masih rendah, harusnya mereka mulai melihat peserta yang belum ikut JKN. Minimal melihat angka itu mulai Menghitung anggaran tahun depa," katanya.

Sebanyak 80 persen peserta JKN yang mendominasi adalah penduduk Tangerang Raya hampir 94 persen, sedangkan seperti Kabupaten Lebak Pandeglang dan Serang masih rendah berkisar sekitar 50-60 persen.

"Selain Pemprov, Pemda kabupaten/kota juga harus melihat ini, karena anggaran kesehatan itu kan harusnya ada paling enggak 10 persen," katanya.(anwar/teguh)

Read 80 times Last modified on Thursday, 27 September 2018 12:46

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.