Tuesday, 31 July 2018 19:19

Deklarasi #2019 Ganti Presiden Disoroti Kyai Majelis Pesantren Salafi Banten

Rate this item
(0 votes)
Para kyai yang tergabung dalam MPS Banten Para kyai yang tergabung dalam MPS Banten

Serang - Deklarasi #2019 Ganti Presiden yang akan dilaksanakan oleh kelompok oposisi pemerintah pada 10 Agustus 2018 mendatang disoroti oleh para kyai yang tergabung dalam Majelis Pesantren Salafi (MPS) Banten.

Kordinator MPS Banten Matin Syarkowi mengatakan hasil dari pertemuan dan diskusi para kyai pesantren salafi Banten pada Selasa (31/7) menyimpulkan, Deklarasi #2019GP merupakan salah satu upaya makar Karena Presiden Jokowi masih menjadi menjabat sebagai Kepala Negara Indonesia yang dipilih secara legal di Negara Indonesia.

Lebih lanjut Kordinator Majelis Pesantren Salafi (MPS) ini mengatakan bahwa seandainya kelompok tersebut mau deklarasi capres lain tidak menjadi sebuah persoalan karena itu hak berdemokrasi. Akan tetapi jika berkumpul sambil menghujat pemerintah yang Sah, dan mengajak orang lain untuk ikut ikut memusuhi atau membenci Presiden, maka aparat harus bertindak, karena kegiatan tersebut bernuansa sebagai sebuah upaya menggiring ke arah makar.

“Nuansa untuk menciptakan Presiden Jokowi sebagai musuh bersama sangat terasa, manakala muncul tagline Asal Bukan Jokowi, namun mereka belum berani menampilkan calon yang akan diusung” Ujar Matin.

Sementara itu, menurut Ketua Bidang Politik dan Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Kota Serang D Sucitra, Gerakan 2019 ganti presiden yang akan dilakukan oleh kelompok oposisi pemerintah di Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2018, adalah pelanggaran terhadap konstitusi, dan upaya memecah belah ketentraman warga Banten. 

Ada beberapa alasan yang membuatnya berkesimpulan demikian. Ia menyebut bahwa tokoh-tokoh gerakan tersebut selalu menggaungkan, seolah gerakan mereka bukan gerakan makar dan dilindungi undang-undang tentang kebebasan berpendapat.

"Betul undang-undang republik ini melindungi kebebasan warganya untuk berpendapat. Namun demikian implementasi dari menyuarakan pendapat itu, dilarang keras untuk melanggar undang-undang lainnya, dalam hal ini ada undang-undang pemilu yang dilabrak," katanya.(anwar/teguh)

 

 

 

 

 

Read 501 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.